DEMOKRASI DAN HAM DI PAPUA

Oleh : Arinus Wamang

Beberapa Artikel yang saya Tulis dengan Topik-Topik berbedah yang merujuk dengan hal, tersebut salah satunnya. Saya Menulis tentang Hukum dan Demokrasi beberapa hari lalu, merupakan sebagai jalan cerita tentang bagaimana prespektif kita memandang dinamika kehidupan manusia dalam Negara. Karena, jika memahami rana demokrasi, hukum dan ham sangat berkorelasi yang dapat memberikan dampak bagi hak-haknya masyarakat. Jaminan  Hak Asasi Manusia (HAM) sejak dalam kandungan telah memiliki hak asasi dimana sebagai manusia pasti memiliki sesuatu yang menjadi pokok atau dasar dari setiap diri masing-masing individu. Hak bisa diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau kepunyaan (milik), sedangkan asasi merupakan hal yamg utama, pokok atau dasar. Sehingga hak asasi manusia dapat diartikan hak-hak yang dimiliki setiap manusia sejak ia dalam kandungan, hak tersebut melekat di setiap manusia sebagai anugerah yang diberkan oleh Tuhan Yang Maha Esa (Tuhan YME). Termasuk hak, nelayan, tani dan buru sehingga kehadiran negara tidak hanya berpatokan pada kepentinga tapi, merangkup semua kepentingan masyarakat. Sebagai perlindungan demokrasi yang mewujudkan hak-hak setiap orang. Dengan, demikian penyebab utamakan yang tidak dapat dilindungi hukum adalah hak asasi manusia, sehingga terjadinya. Ketidak percayaan terhadap hukum itu sering muncul dalam sebagian besar orang Papua, karena mereka merasakan apa yang dilakukan negara terhadap orang asli papua. Bhawa belum ada keadililan di Papua, adapun tuntutan Kemerdekaan yang dikeluarkan Orang Asli Papua halnya, karena dengan alasan kebijakan yang dilakukan tidak sesuai harapan rakyat. 

Jika kita mengamati angka kematian bagi orang asli papua sangat meningkat, beberapa kabupaten di Papua, bhakan penduduk Papua menjadi minoritas. Banyak faktor penyebab. Salah satunya kematian alami dan kematian tidak wajar, yang termasuk  dalam pelanggaran HAM. Ada pembungkaman ruang demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pada New York Agrement di mana. Indonesia merubah mekanisme  tersebut menjadi musyawara mufakat. Pelaksanaan Pepera mencatat bhawa telah terjadi manipulasi pada pelaksanaannya karena terjadi intimidasi terhahap orang papua 1963. Pergerakan mahasiswa Papua semakin direpresi. Pada masa soeharto jika kita tinjau kembali yang anti demokrasi; yang menjalankan  pemerintahan dengan tangan besi, membungkam suara rakyat Papua. Di Papua sendiri, Gerakan mahasiswa papua melakukan boikot segalah fasilitas karena kebijakan yang dilakukan kampus, akhirnya dikeluarkan dari pihak kampus. Hal demikian, sebagai bagian pelanggaran hak asasi manusia sebab sudah membungkam hak demokrasi yang sebenarnya, harus dilindungi oleh negara (Hukum). Hal demokrasi dan HAM ini berdanpak langsung pada perlawanan mahasiswa di Papua yang bertumpu pada organisasi internal kampus tersebut, sekaligus mempersempit kemungkinan kelompok perlawanan masa mahasiswa Papua. 

Dengan demikian, dikatakan bhawa pembungkaman ruang demokrasi yang dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan merupakan tindakan tidak wajar. Maka bisa dikatakan mereka telah melanggar hak asasi manusia dan tidak menghormati hak, sehingga terjadi diskriminasi, represiif serta membuat kekerasan kepada rakyat yang tidak bersalah. Demikia, Penulisan artikel saya. Selamat membaca. Semoga bermanfaat

Jawa Timur-2020

KEADILAN YANG HILANG

          KEADILAN YANG HILANG

Oleh : Arinus Wamang

Sudut Pandang Orang Asli Papua OAP, bhawa tidak ada keadilan bagi mereka karena di pandangan sebagian besar orang Papua hukum di Papua lemah. Untuk menyelidiki kelemahan-kelemahan hukum yang sering terjadi sebagai bagian dari peran seorang penegak hukum, maka menjadi penyilidik dalam lapangan. Maka perlunya penerapan hukum secara profesional. Karena sebagai penegak hukum sangat berperan aktif dalam penerapan hukum secara jujur dan adil. Sehingga hukum dapat terlihat adil bukan di pulau jawa saja, namun di Papua juga dapat diwujudkan penerapan keadialan secara merata. Agar  nasionalisme itu diucapkan mulut orang Papua, sehingga semua warga masyarakat memiliki hak yang sama di mata hukum. Jika kita meurujuk bhawa keadilan itu berbicara tentang Kesetaraan atau mendapatkan kedudukan, sosial, politik dan ekonomi. Di dalamnya organisasi, dimaksud negara besar yang memiliki peraturan sebagai asas perlindungan masyarakat, supaya keadilan tidak hilang di antara mereka yang membutuhkan.  Melihat kembali isu-isu yang biasahnya muncul, karena penyebab tidak ada jangkauan khusus dari para penegak hukum merupakan hilangnya. Ketidak percayaan masyarakat terhadap hukum karena proses tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh sebabnya, bahasa yang dilontarkan tidak ada keadilan bagi Papua. 

Keadilan tidak merata karena rakyat merasa sentuhan hukum tidak ada bagi mereka, sehingga munculnya, ketidak percayaan hukum dalam benak orang papua bhawa hukum tidak begitu adil bagi sebagian besar orang papua. Banyak media yang menjelaskan tentang fakta-fakta Papua terkait, rana hukum juga menyampaikan Penegakan Hukum dan Keadilan bagi Orang Papua Masih di Persimpangan Jalan. Sebab hal tersebut, sejak mulanya, banyak kejadian pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua. Ditamah dengan Peristiwa Rasisme Terhadap Orang Papua di Malang-Surabaya. Di cap dengan sebutan monyet, kera, gorila dll. Ada juga banyak para pemimpin Papua di edit sejajar dengan gorila, salah satunya Bung Natalis Piga. Lalu, kemudian, menyebut foto Frans Kaisepo yang ada di mata uang sepuluh ribuh sebagai monyet. Itulah tindahkan salah kaprah’’ itu menandakan pemerintah Indonesia gagal memahami kehendak rakyat. Rasa Keadilan yang hilang di Papua memberikan gambaran untuk pemerintah Indonesia agar, dapat mengambil langkah-langkah menyelesaikan persoalan Papua. Rakyat merasa bhawa belum juga tragedi berdarah, di beberapa daerah belum diselesaikan secara proses hukum. Dari segi aspirasi, sudah lama masyarakat Papua merasakan ketidakadilan, saya mengambil contoh; pertama masalah pembangunan kawasan Papuayang dapat dikatakan tertinggal dari kawasan Indonesia lainnya. Kedua, Eksploitasi sumber daya alam yang besar-besaran tapi distribusi tidak ada. Ketiga masalah deprivasi, banyak sumber daya manusia masih terbelakang di Papua. 

Sejak masa Orde Baru, Papua memang seolah Cuma dieksploitasi. Kultur masyarakat yang menutup membuat pemerintah cendering mengampangkan masyarakat Papua. Karena terlepas dari intervensi luar, masyarakat dengan kulturnya, lemah dalam memobilisasi pergerakan masa. Akibat prespektif ketidakadilan ini? Rakyat Papua berpikir pemerintah Indonesia mengekploitasi , melanggar hak asasi manusia karenanya ada keinginan sebagian masyarakatnya untuk memerdekakan diri. Adapun tuntutan masyarakat ke pemerintah Indonesia, memberikan hak penentuan nasip sendiri, sebagai bagian hak asasi manusia sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.   Persoalan Papua lebih dipandang sebagai persoalan keamanan, dalam melindungi hak-hak orang Papua, dan bukan dipandang pembangunan.  

Identifikasi perkara yang substansial bagi mereka, akan terlahir kalau penerapan hukum secara merata. Dan memberikan perlindungan hukum seadil-adilnya bagi masyarakat Papua. Rakyat mendesak disebabkan karena adanya, kebijakan pemerintah yang tidak sesuai. Oleh karenanya, dengan harapan rakyat, agar kehadiran hukum dapat memberikan Keadilan serta, rasa kemanusiaan bagi orang asli Papua.  

Demikian, Penulisan singkat saya. Semoga bermanfaat.